Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Bapak Deny Syahputra, S.H, M.H Melaksanakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam Rangka Menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Meureudu, yang di ikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf dan PPNPN.
ZI adalah singkatan dari Zona IntegritasZona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
WBK adalah singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi(Menuju) WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program:
- manajemen perubahan,
- penataan tata laksana,
- penataan sistem manajemen SDM,
- penguatan akuntabilitas kinerja
- penguatan pengawasanf. peningkatan kualitas pelayanan publik
WBBM adalah singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(Menuju) WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.
Tahap-tahap pembangunan zona integritas terdiri dari:
1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
- Pencanangan Pembangunan ZI adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun ZI.
- Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI
- Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
